Kenapa Orang Dari Tatar Sunda Tidak Ada yang Jadi Presiden?

Konon menurut ramalan dari Joyoboyo (raja Kadiri yang memerintah sekitar tahun 1135-1157), bakal pemimpin negeri ini adalah memiliki initial nama “notonegoro” atau “no-to-no-go-ro”, bila diartikan secara sederhana menunjukan bahwa yang bakal menjadi presiden itu “harus” orang Jawa.

Hal ini nampaknya tidak berlebihan bila ternyata yang jadi presiden sebagai pemenang pemilu adalah: “soekarno”, “soeharto” dan “yudoyono”, adapun habibie, gusdur dan megawati, adalah presiden yang dipilih akibat dari peralihan saja.

Namun demikian hampir dari semuanya mereka adalah berasal dari orang Jawa, hal ini tentunya tidak berlebihan karena menurut data statistik pun jumlah penduduk Indonesia itu hampir separuhnya lebih adalah suku Jawa, sehingga peluang / probabilitasnya sangat besar dibandingkan yg lainnya, apalagi sekarang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Di balik itu semua, bila melihat kembali ke Sejarah Bangsa nampaknya hampir seluruh Pemimpin Bangsa ini cara kepemimpinannya merujuk kepada falsafah dari Gadjah Mada, yang terkenal dengan “Sumpah Palapa” nya (tahun 1331), dan gaya kepemimpinannya pun nampaknya tidak lebihnya adalah merupakan ‘reinkarnasi’ dari cara kepemimpinan seorang Patih Gadjah Mada.

Bila dilihat secara garis besar, kaidah kepemimpinan Gadjah Mada dapat diklasifikasikan menjadi tiga dimensi, yaitu: Spiritual, Moral, dan Manajerial.

Dimensi Spiritual terdiri dari tiga prinsip, yaitu:

1. 1. Wijaya: tenang, sabar, bijaksana;
2. 2. Masihi Samasta Bhuwana: mencintai alam semesta; dan
3. 3. Prasaja: hidup sederhana.

Dimensi Moral terdiri dari enam prinsip, yaitu:

1. 4. Mantriwira: berani membela dan menegakkan kebenaran dan keadilan;
2. 5. SarJawa Upasama: rendah hati;
3. 6. Tan Satrsna: tidak pilih kasih;
4. 7. Sumantri: tegas, jujur, bersih, berwibawa;
5. 8. Sih Samasta Bhuwana: dicintai segenap lapisan masyarakat dan mencintai rakyat;
6. 9. Nagara Gineng Pratijna: mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan keluarga.

Dimensi Manajerial terdiri dari sembilan prinsip, yaitu:

1. 10. Natangguan: Mendapat dan menjaga kepercayaan dari masyarakat;
2. 11. Satya Bhakti Prabhu: loyal dan setia kepada nusa dan bangsa;
3. 12. Wagmiwag: pandai bicara dengan sopan;
4. 13. Wicaksaneng Naya: pandai diplomasi, strategi, dan siasat;
5. 14. Dhirotsaha: rajin dan tekun bekerja dan mengabdi untuk kepentingan umum;
6. 15. Dibyacitta: lapang dada dan bersedia menerima pendapat orang lain;
7. 16. Nayaken Musuh: menguasai musuh dari dalam dan dari luar;
8. 17. Ambek Paramartha: pandai menentukan prioritas yang penting;
9. 18. Waspada Purwartha: selalu waspada dan introspeksi untuk melakukan perbaikan.

Prinsip-prinsip tersebut dijadikan sebagai sumber dari filsafat dan way of life yang diyakininya, dan mencerminkan spiritualitas Jawa yang bersifat holistic spirituality, yang memberikan inspirasi pandangan hidup pada Gadjah Mada.

Kenapa Orang Tatar Sunda Tidak Mau dibilang Jawa ?

Ketika saya bepergian keluar negara dari Indonesia, atau bahkan pergi keluar pulau Jawa seperti ke Bali, Sumatera atau Kalimantan, orang akan memanggil saya sebagai orang Jawa. Itu dikarenakan memiliki KTP Bandung yang memang terletak di Pulau Jawa,

Padahal, bagi masyarakat di pulau Jawa bagian Barat atau lebih dikenal dengan propinsi Jawa Barat, mereka tidak bisa disebut sebagai ‘orang Jawa’ atau berasal dari ‘suku Jawa’. Penduduk di provinsi ini lebih dikenal dengan sebutan ‘orang Sunda’ atau ‘suku Sunda’, sementara daerahnya sering terkenal dengan sebutan ‘Tatar Sunda’, PaSundan, atau ‘Bumi Parahyangan’ dengan Bandung sebagai pusatnya.

Kultur Budaya

Suku Sunda atau masyarakat Sunda merupakan mayoritas penduduk Jawa Barat. Dalam catatan sejarah, pada tahun 1851 suku Sunda sudah merupakan penduduk terbesar di Jawa Barat yang berjumlah 786.000 jiwa. Pada tahun 2008, suku Sunda diperkirakan berjumlah lebih kurang 34 juta jiwa.

Secara fisik sulit dibedakan antara orang Sunda dan orang Jawa yang sama-sama mendiami Pulau Jawa. Perbedaan yang nampak sebagai penduduk Pulau Jawa, akan tampak jelas ditinjau dari segi kebudayaannya, termasuk bahasa, jenis makanan yang disukai dan kesenian yang dimiliki.

Berbeda dengan ‘suku Jawa’ yang mayoritas hidup di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur, suku Sunda tidak menggunakan bahasa Jawa tetapi bahasa ‘Sunda’.

Bahasa Jawa dan bahasa Sunda jelas memiliki perbedaan yang signifikan. Selain memang mempunyai perbedaan ejaan, pengucapan dan arti, bahasa Jawa lebih dominant dengan penggunaan vocal ‘O’ diakhir sebuah kata baik itu dalam pemberian nama orang atau nama tempat, seperti Sukarno, Suharto, Yudhoyono, Purwokerto, Solo dan Ponorogo. Sementara bahasa Sunda lebih dominant berakhiran huruf ‘A’ seperti Nana Sutresna, Wiranata, Iskandar Dinata, Purwakarta dan Majalaya.

Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, suku Sunda dikenal sebagai masyarakat yang senang memakan sayuran atau daun-daunan sebagai ‘lalaban’ (sayuran yang dimakan mentah-mentah dengan sambal). Bagi orang Sunda, dedaunan dan sambal merupakan salah satu menu utama setiap makan selain tentunya lauk pauk lain seperti ikan dan daging.

Selain kebudayaan dan makanan, salah satu karakteristik orang Sunda adalah terkenal dengan karakternya yang lembut, tidak ngotot dan tidak keras. Mereka bersikap baik terhadap kaum pendatang atau dalam bahasa Sunda ‘someaah hade ka semah’.

Karena sifat inilah tak heran kalau penetrasi agam Islam ke daerah Sunda ketika pertama kali Islam datang, sangat mudah diterima oleh suku ini. Sebagaimana mayoritas penduduk Indonesia, Islam merupakan agama mayoritas orang Sunda. Yang membedakannya, kelekatan (attachment) orang Sunda terhadap Islam dipandang lebih kuat dibanding dengan orang Jawa pada umumnya. Meskipun tentunya tidak sekuat orang Madura dan Bugis di Makassar.

Karena karakternya yang lembut banyak orang berasumsi bahwa orang Sunda ‘kurang fight’, kurang berambisi dalam menggapai jabatan. Mereka mempunyai sifat ‘mengalah’ daripada harus bersaing dalam memperebutkan suatu jabatan. Tidak heran kalau dalam sejarah Indonesia, kurang sekali tokoh-tokoh Sunda yang menjadi pemimpin di tingkat Nasional dibandingkan dengan Orang Jawa.

Contohnya, tidak ada satupun presiden Indonesia yang berasal dari suku Sunda, bahkan dari sembilan orang wakil presiden yang pernah menjabat sejak zaman Presiden pertama Soekarno sampai sekarang Presiden Yudhoyono, hanya seorang yang berasal dari suku Sunda yaitu Umar Wirahadikusuma yang pernah menjabat sebagai wakil presiden di zaman Presiden Soeharto.

Bila dilihat dari unsur sosial dan budaya seperti tersebut di atas, orang dari tatar Sunda memang tidak sama dengan Jawa, sehingga dengan demikian walaupun tinggal di satu pulau, tetap saja tidak bisa disamakan. Namun nampaknya faktor alam yang “lohjinawi” itulah yang membentuk karakter dan kepribadian seperti itu, sehingga membentuk kultur budaya dan perilaku yang membedakan dengan orang Jawa.

Perang Bubat.

Adalah perang yang kemungkinan pernah terjadi pada masa pemerintahan raja Majapahit, Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gadjah Mada. Persitiwa ini melibatkan Mahapatih Gadjah Mada dengan Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda di Pesanggrahan Bubat pada abad ke-14 di sekitar tahun 1360 M.

Peristiwa Perang Bubat diawali dari niat Prabu Hayam Wuruk yang ingin memperistri putri Dyah Pitaloka Citraresmi dari Negeri Sunda. Konon ketertarikan Hayam Wuruk terhadap putri tersebut karena beredarnya lukisan sang putri di Majapahit; yang dilukis secara diam-diam oleh seorang seniman pada masa itu, bernama Sungging Prabangkara.

Namun catatan sejarah Pajajaran yang ditulis Saleh Danasasmita dan Naskah Perang Bubat yang ditulis Yoseph Iskandar menyebutkan bahwa niat pernikahan itu adalah untuk mempererat tali persaudaraan yang telah lama putus antara Majapahit dan Sunda. Raden Wijaya yang menjadi pendiri kerajaan Majapahit, dianggap keturunan Sunda dari Dyah Lembu Tal dan suaminya yaitu Rakeyan Jayadarma, raja kerajaan Sunda. Hal ini juga tercatat dalam Pustaka Rajyatajya i Bhumi Nusantara parwa II sarga 3. Dalam Babad Tanah Jawi, Raden Wijaya disebut pula dengan nama Jaka Susuruh dari Pajajaran.

Hayam Wuruk memutuskan untuk memperistri Dyah Pitaloka. Atas restu dari keluarga kerajaan, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Linggabuana untuk melamarnya. Upacara pernikahan dilangsungkan di Majapahit. Pihak dewan kerajaan Negeri Sunda sendiri sebenarnya keberatan, terutama Mangkubuminya yaitu Hyang Bunisora Suradipati. Ini karena menurut adat yang berlaku di Nusantara pada saat itu, tidak lazim pihak pengantin perempuan datang kepada pihak pengantin lelaki. Selain itu ada dugaan bahwa hal tersebut adalah jebakan diplomatik Majapahit yang saat itu sedang melebarkan kekuasaannya.

Linggabuana memutuskan untuk tetap berangkat ke Majapahit, karena rasa persaudaraan yang sudah ada dari garis leluhur dua negara tersebut. Berangkatlah Linggabuana bersama rombongan Sunda ke Majapahit, dan diterima serta ditempatkan di Pesanggrahan Bubat.

Melihat Raja Sunda datang ke Bubat beserta permaisuri dan putri Dyah Pitaloka dengan diiringi sedikit prajurit, maka timbul niat lain dari Mahapatih Gadjah Mada yaitu untuk menguasai Kerajaan Sunda, sebab untuk memenuhi Sumpah Palapa yang dibuatnya tersebut, maka dari seluruh kerajaan di Nusantara yang sudah ditaklukkan hanya kerajaan Sundalah yang belum dikuasai Majapahit. Dengan makksud tersebut dibuatlah alasan oleh Gadjah Mada yang menganggap bahwa kedatangan rombongan Sunda di Pesanggrahan Bubat sebagai bentuk penyerahan diri Kerajaan Sunda kepada Majapahit, sesuai dengan Sumpah Palapa yang pernah ia ucapkan pada masa sebelum Hayam Wuruk naik tahta. Ia mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka bukan sebagai pengantin, tetapi sebagai tanda takluk Negeri Sunda dan mengakui superioritas Majapahit atas Sunda di Nusantara. Hayam Wuruk sendiri menurut Kidung Sundayana disebutkan bimbang atas permasalah tersebut, karena Gadjah Mada adalah Mahapatih yang diandalkan Majapahit pada saat itu.

Kemudian terjadi insiden perselisihan antara utusan Linggabuana dengan Gadjah Mada. Perselisihan ini diakhiri dengan dimaki-makinya Gadjah Mada oleh utusan Negeri Sunda yang terkejut bahwa kedatangan mereka hanya untuk memberikan tanda takluk dan mengakui superioritas Majapahit, bukan karena undangan sebelumnya. Namun Gadjah Mada tetap dalam posisi semula.

Belum lagi Hayam Wuruk memberikan putusannya, Gadjah Mada sudah mengerahkan pasukannya (Bhayangkara) ke Pesanggrahan Bubat dan mengancam Linggabuana untuk mengakui superioritas Majapahit. Demi mempertahankan kehormatan sebagai ksatria Sunda, Linggabuana menolak tekanan itu. Terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Gadjah Mada dengan pasukannya yang berjumlah besar, melawan Linggabuana dengan pasukan pengawal kerajaan (Balamati) yang berjumlah kecil serta para pejabat dan menteri kerajaan yang ikut dalam kunjungan itu. Peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Linggabuana, para menteri dan pejabat kerajaan Sunda, serta putri Dyah Pitaloka.

Hayam Wuruk menyesalkan tindakan ini dan mengirimkan utusan (darmadyaksa) dari Bali – yang saat itu berada di Majapahit untuk menyaksikan pernikahan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka – untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Mangkubumi Hyang Bunisora Suradipati yang menjadi pejabat sementara raja Negeri Sunda, serta menyampaikan bahwa semua peristiwa ini akan dimuat dalam Kidung Sunda atau Kidung Sundayana (di Bali dikenal sebagai Geguritan Sunda) agar diambil hikmahnya.

Akibat peristiwa Bubat ini, dikatakan dalam catatan tersebut bahwa hubungan Hayam Wuruk dengan Gadjah Mada menjadi renggang. Gadjah Mada sendiri tetap menjabat Mahapatih sampai wafatnya (1364). Akibat peristiwa ini pula, di kalangan kerabat Negeri Sunda diberlakukan peraturan esti larangan ti kaluaran, yang isinya diantaranya tidak boleh menikah dari luar lingkungan kerabat Sunda, atau sebagian lagi mengatakan tidak boleh menikah dengan pihak timur negeri Sunda (Majapahit).

Dengan demikian nampaknya kejadian seperti tersebut di atas telah membuat orang dari tatar Sunda, tidak menerima kebijakan politik dari Gadjah Mada tersebut, walau tujuannya untuk mempersatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara itu, namun caranya seperti itu ‘tidak elegant’ dan telah melukai harkat martabat dan harga diri orang Sunda, sehingga sampai kini di wilayah tatar Sunda itu tidak ada nama Jalan Gadjah Mada atau Hayam Wuruk.

Nah…., bila kembali kepada pertanyaan di atas:”Kenapa Orang Dari Tatar Sunda Tidak Ada yang Jadi Presiden?“ nampaknya memang kalau mau jadi Pemimpin Negeri di negeri ini, harus berani seperti Gadjah Mada tersebut, sehingga wajar saja saat ini Partai-Partai / Golongan Politik itu tidak lebihnya seperti “reinkarnasi” dari jaman kerajaan Majapahit, kawan dapat menjadi lawan demi kekuasaaan !

Namun bukan berarti orang Sunda itu tidak bisa jadi pemimpin, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak bisa menerima norma-norma bila harus seperti Gadjah Mada itu yang cenderung ‘licik’ dan ‘menghalalkan segala cara’ demi kekuasan. Hal itulah rupanya yang membuat orang dari tatar Sunda tidak tertarik untuk menjadi pemimpin di negeri ini karena tidak sesuai dengan tabiat dan norma-norma kehidupannya.

Adapun selama ini orang dari tatar Sunda itu cocoknya hanya jadi pemimpin untuk di daerahnya sendiri, walau sebenarnya menurut sejarah tersebut di atas, kerjaan Sunda Padjadjaran adalah Kerajaan Besar yang memliki ‘Komara’ dan ‘Wibawa’ dan satu-satunya kerajaan yang tidak terkalahkan oleh Majapahit !

Akan tetapi rupanya hal itu pada saat ini sudah tidak menjadi keharusan lagi, karena sekarang Partai Politiklah yang menentukan untuk menjadi Pemimpin itu, sebagai salah satu contohnya di Kab.Sumedang, yang konon adalah merupakan cikal bakal kerajaan Sunda Padjadjaran, kini malah menjadi satu-satunya daerah di Jawa Barat yang ‘radja’ nya bukan lagi orang dari daerah tempatan. Hal ini nampaknya pengaruh unsur poltik lebih dominan dalam kehidupan masyarakatnya sehingga norma-norma Budaya Sunda itu terkalahkan oleh kepentingan politik dan kekuasaan.

Namun bagaimanapun seharusnya “Bangsa yang baik itu adalah bangsa yang menghargai Sejarah dan Budayanya”, sehingga dengan demikian nilai-nilai luhur kultur budaya tersebut tidak hilang ditelan jaman, dan tentunya hal itu tidak bisa hanya dijadikan selogan “nyandang kahayang” namun harus dapat diwujudkannya menjadi kenyataan, sehingga “dina budaya urang napak, tina budaya urang ngapak” dapat tercapai !

Semoga hal ini dapat menjadi pemacu semangat generasi muda selanjutnya untuk “BANGKIT” kembali dan tidak terbuai oleh jebakan politik yang cenderung menghalalkan segala cara. SEMOGA…!

Sumber: SumedangOnline.com